@ Makalah hukum, artikel hukum dan permasalahan hukum

Wawancara dengan Mar'ie Muhammad

"Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !"

Sejak beberapa waktu yang lalu, di Indonesia berdiri suatu lembaga masyarakat yang diberi nama Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Hadir sebagai pendiri dari MTI adalah beberapa tokoh penting yang namanya tidak asing bagi masyarakat luas, baik itu dari kalangan militer, pemerintahan, politisi, pengusaha, LSM, perguruan tinggi maupun budayawan.

Mar'ie Muhammad, mantan Menteri Keuangan, yang oleh kalangan pers dijuluki sebagai "Mr. Clean" untuk pertama kalinya terpilih sebagai ketua untuk memimpin organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat transparan di Indonesia. Tetapi apa latar belakang perlunya dikedepankan gagasan mengenai masyarakat transparansi? Apa yang dimaksud dengan konsep atau pengertian transparansi itu sendiri? Lalu apa hubungannya antara transparansi dengan proses demokratisasi; transparansi dengan upaya mengatasi korupsi? Berikut hasil wawancara transparansi dengan Mar'ie Muhammad.

Transparansi:Mengapa dan apa latar belakang yang fundamental sehingga kita perlu membangun masyarakat transparansi?
Mar'ie Muhammad: Nah, untuk menjawab itu, kita perlu dahulu menjawab tiga pertanyaan yang fundamental; yang semuanya itu kaitannya dengan etika kekuasaan, public ethic. Yang kesatu, bagaimana seseorang atau sekelompok orang itu mencapai kekuasaan tertentu. Cara bagaimana, kok dia mencapai kekuasaan itu; pakai cara demokratis nggak; legitimate nggak; manusiawi nggak. Yang kedua, kalau dia sudah mencapai kekuasan, meskipun dia mencapai kekuasaan itu dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum, sesuai dengan konsensus yang berlaku dalam masyarakat, kemudian juga sah secara demokratis, masih timbul pertanyaan: bagaimana kekuasaan itu digunakan. Apakah telah digunakan betul-betul untuk kepentingan publik atau masyarakat yang diwakili; apakah kekuasaan itu telah digunakan sesuai dengan konsensus semula, atau apa tidak ada penyalahgunaan dari konsensus semula; lalu apakah kekuasaan tidak digunakan berlebih-lebihan, excessive use of power, sehingga semua ditekan ke bawah. Nah ini yang terakhir ini biasa disebut soft authoritarian. Seperti negara-negara di Asia Tenggara itu legitimate, sah kekuasaannya, pemilihannya demokratis, tapi kekuasaan digunakan berlebih-lebihan. Kalau tidak abuse, penyalahgunaan biasanya yang terjadi penggunaan kekuasaan berlebih-lebihan, excessive. Lalu juga apakah dia telah menempuh cara-cara yang tidak wajar untuk melanggengkan kekuasaannya. Misalnya, tindakan apapun akan dia lakukan supaya dia itu in power. Contoh, seperti yang sekarang terjadi di Malaysia. Itu 'kan struggle of power bukan persoalan lain, persoalan teknis ekonomi. Kalau soal teknis itu 'kan lumrah... Apakah soal devisa mau dikendalikan. Nggak, sebab itu 'kan bisa dibicarakan. Bahkan nggak usah dipersoal-kan terlalu panjang, serahkan saja itu kepada Menteri Keuangan dan Bank Sentral. Biasanya di Amerika-pun Presidennya nggak turut campur soal-soal teknis seperti itu. Kebijakan itu 'kan soal teknis. Jadi itu 'kan yang kelihatan muncul; tapi makin sekarang makin kelihatan bahwa bukan masalah teknis ekonomi itu, tapi yang lebih pokok: masalah struggle of power. Jadi persoalannya kembali apakah tidak ada upaya-upaya dengan cara apapun hendak melanggengkan kekuasaan, as soon as possible. Di Indonesia itu berlaku abuse of power; kedua, excessive use of power, ketiga melanggengkan kekuasaan. Tiga-tiganya berjalan di Indonesia ini.

Transparansi: Sampai sekarang?
Mar'ie Muhammad: Mudah-mudahan tidak. Kita 'kan mau membuka lembaran sejarah baru; karena itu kita dirikan masyarakat transparansi. Yang ketiga, tentang pertanggungjawaban kekuasaan, public accountability. Supaya orang tahu pertanggungjawaban itu maka harus transparan; yang maksudnya supaya masyarakat itu mengetahui bahwa kekuasaan itu, meskipun susah, telah dipertanggungjawabkan secara transparan. Jadi orang tahu kalau nanti masyarakat itu dilibatkan secara luas dengan cara yang transparan melalui media massa dan lain-lain. Wewenang publik itu telah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan telah digunakan sebetul-betulnya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok. Betul-betul untuk kepentingan umum. Transparansi: Jadi memang tanggungjawab kekuasaan dan transparansi itu tidak bisa dipisahkan. Mar'ie Muhammad: Benar. Public accountability and transparancy itu tidak bisa dipisahkan. Ini satu. Yang kedua, transparansi penting, mengapa? Orang 'kan banyak bicara tentang good governance. Good governance itu adalah cara-cara menggunakan kekuasaan dan kewenangan sedemikian rupa sehingga kewenangan itu digunakan betul-betul untuk kepentingan umum dengan cara yang transparan. Nah, good governance itu ada jika ada pembagian kekuasaan. Jadi ada disperse of power, bukan concentrate of power. Good governance sama dengan disperse of power, pembagian kekuasaan plus public accountability plus transparancy. Nah kalau tidak ada ini, good governance perlu untuk menekan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang biasanya itu menimbulkan korupsi. Dan corrupt itu selalu abuse of power. Semakin tinggi kualitas dari good governance, semakin rendah korupsi. Sebaliknya semakin rendah kualitas good governance, korupsinya semakin tinggi. Lha, di sini muncul lagi unsur transparansi. Dahulu orang bicara good governance itu hanya untuk wilayah publik. Sekarang ndak karena dibicarakan lebih luas lagi pada perusahaan-perusahaan. Kenapa? Perusahaan-perusahaan itu juga menyandang atau mempunyai kekuasaan dari masyarakat. Mereka menyandang amanat masyarakat. Misalnya, kita taruh uang di Bank. Kalau terjadi apa-apa di bank-nya? Sementara manajemennya nggak betul? Uang kita hilang. Ini berkaitan dengan konsep stake holder. Jadi stake holder-nya tidak hanya share holder. Semuanya berkepentingan. Kalau perusahaan besar manajemennya nggak betul, dampaknya juga pada masyarakat. Jadi sekarang ini yang menyandang public accountability itu tidak hanya kekuasaan-kekuasaan publik tetapi juga meluas pada perusahaan-perusahaan. Karena itu governance di sini pada public sector maka biasanya kita juga ngomong as well as in the corporate sector. Kemudian seperti yang saya katakan, good governance equal to disperse of power atau pembagian kekuasaan, plus public accountability, plus transparancy. Nah pengertian transparansi jauh lebih luas dari hanya sekedar keterbukaan. Sekarang disperse of power itu bentuknya apa? Harus ada suatu lembaga-lembaga di luar eksekutif, yaitu: legislatif, yudikatif dan eksaminatif. Jadi orang sekarang tidak bicara trias politika lagi. Nggak, sudah empat: eksekutif, yudikatif, legislatif dan eksaminatif. Ini menjadi empat pilar. Yang tiga terakhir itu harus independen terhadap eksekutif. Independen itu apa? Dia menyangkut fungsinya dan tingkah lakunya. Dia tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh eksekutif dalam pengambilan keputusan. Begitu dia dipengaruhi, dia tidak independen lagi. Karena memang tugas yang tiga itu mengawasi yang satu, eksekutif itu. Itu satu. Kedua, yang namanya pemisahan kekuasaan itu adalah dilembagakannya yang namanya oposisi. Pelembagaan dari partai oposisi; partai oposisi selalu menjadi bayangan, bahkan dia punya kabinet. Kalau ini (pemerintahan) tidak berkuasa lagi, maka oposisi akan naik. Masalahnya mengapa orang itu menggunakan partai oposisi? Berfikir demokratis itu adalah berfikir dalam kerangka alternatif; sedangkan otoriter itu tidak pernah berfikir dalam kerangka alternatif, karena cuma satu. Mengapa demikian? Supaya masyarakat itu jangan dihadapkan pada suatu keadaan yang vakum. Kalau yang satu gagal, ada yang muncul segera; sehingga sistem itu tidak vakum. Seperti sekarang kita ambruk sistemnya karena selama ini orang yang menjadi sistem. Begitu orangnya turun, habis sistemnya. Yang ketiga, harus ada keseimbangan dan kesetaraan antara pemerintah yang memerintah dan dengan yang diperintah. Yang memerintah itu bukan hanya eksekutif. Jangan salah. Eksekutif plus legislatif, plus yudikatif, plus eksaminatif, itu semua memerintah. Mereka mempunyai kekuasaan formal. Yang memerintah adalah orang-orang atau badan-badan yang mempunyai kewenangan publik, dan itu terdiri dari empat itu. Lalu apa kewenangan publik itu? Suatu kewenangan yang diperoleh dari masyarakat melalui suatu ketentuan tertentu, undang-undang atau dasar apapun juga, yang keputusan-keputusannya akan menyangkut kepentingan umum. Nah itu harus ada kesetaraan antara kekuasaan formal dengan yang diluar; antara yang memerintah dengan masyarakat umum, yang diperintah. Masyarakat umum sendiri mempunyai lembaga-lembaga, seperti partai politik, lembaga sosial, Pers, Universitas, dan lain-lain. Ini yang organized society. Di luar itu ada yang unorganized. Jadi memang sekarang ini kita baru dalam tahap conditioning; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat yang transparan. Kita menyadari bahwa masyarakat di Eropa - transparansi mulainya di Eropa dulu bukan di Amerika - dan di Amerika, itu memakan waktu lama, ratusan tahun untuk menjadi masyarakat transparan. Tapi kita tidak perlu seperti itu, karena dunia ini 'kan sudah global, sehingga tidak usah menunggu waktu yang sama lamanya. Sebab waktu masyarakat Eropa, Amerika dan Jepang meniti ke masyarakat yang transparan, dunia ini belum seperti sekarang. Sekarang ini dunia ini sudah menjadi masyarakat informasi sehingga kita tidak perlu waktu yang begitu lama untuk menuju masyarakat yang transparan. Tetapi memang yang kita kerjakan sekarang ini adalah membangun suatu lingkungan masyarakat ke arah terwujudnya suatu masyarakat yang transparan. Nah waktunya sampai kapan, itu merupakan suatu proses. Dan perkembangan masyarakat itu 'kan suatu proses.

Transparansi: Kalau menyimak apa yang diungkapkan tadi, kelihatannya masyarakat transparansi erat kaitannya dengan proses demokratisasi.
Mar'ie Muhammad: Memang. Tidak ada suatu masyarakat yang demokratis tanpa transparansi. Makin tinggi transparansi maka makin demokratislah masyarakat itu. Demokratis itu apa sih? Kedaulatan ditangan rakyat, 'kan. Itu di Pancasila 'kan tidak ada kata-kata demokrasi, tapi kedaulatan rakyat. Sama itu. Kedaulatan itu berasal dari kata-kata bahasa Arab; daulah itu artinya kekuasaan, kerajaan, power. Rakyat itu araiyah, ya rakyat. Jadi rakyat yang berdaulat.

Transparansi: Di Indonesia ini korupsi selama ini menjadi masalah besar. Dalam kaitannya dengan upaya membangun masyarakat transparansi ke depan, langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi?
Mar'ie Muhammad: Saya pikir, mungkin kita perlu, saya sudah sampaikan pada kawan-kawan, mengumpulkan bahan sekarang dan mulai kita susun bagaimana strategi mengatasi korupsi. Ya, mungkin tidak terlalu detil tapi suatu kerangka, yang nanti kami siarkan kemana-mana. Sifatnya blue print-lah tentang bagaimana to combat corruption.

Transparansi: Itu ada kaitannya dengan rencana World Bank untuk membantu Indonesia dalam memerangi korupsi.
Mar'ie Muhammad: Oh, itu 'kan yang nanti ke pemerintah. Ya, kalau nanti pemerintah mau menyertakan LSM, kita ya senang. Tapi saya World Bank maunya pemerintah bersama-sama LSM. Kami akan gembira kalau diikutsertakan; akan ikut aktif-lah. Kalau menurut saya, untuk memerangi korupsi itu, pertama kita perlu conditioning, yang hal itu sekarang itu sudah cukup. Kedua strateginya harus jelas; kemudian strategi dan program dimasyarakatkan, baik yang preventif maupun yang represif. Ketiga, represifnya, seperti yang saya katakan, dimulai dulu dengan big fish; dimulai ikan yang besar kalau mau mengatasi korupsi. Sebab kalau dimulai dengan yang teri, masyarakat itu akan apatis. Justru bahayanya korupsi itu makin banyak kalau masyarakat sudah apatis. Sebaliknya kalau mulai dari big fish, ini masalahnya supaya orang jera melakukan hal itu dan itu juga akan menaikkan kredibilitas pemerintah. Lebih-lebih pemerintah yang hidup dalam lingkungan yang highly corrupt. Yang keempat, karena kita mengetahui untuk menindak big fish tidak mudah maka pemerintah perlu menyewa orang-orang yang ahli di bidang itu atau kita bisa kerjasama dengan Bank Dunia, dengan Transparency International (TI) di Berlin. Dan kami dari Masyarakat Transparansi Indonesia siap untuk menjadi penghubung, jembatan kalau pemerintah menghendaki kami untuk menghubungkan dengan TI Berlin. Kami ini memang bukan cabang dari TI, kami independen, namun kami mempunyai jalinan kerjasama.